Kompetisi LCC Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat baru-baru ini bukan lagi menjadi ajang adu kecerdasan, melainkan panggung drama yang mempertontonkan rontoknya integritas di hadapan publik.
Apa yang terjadi di Pontianak menjadi potret buram bagaimana otoritas dapat dengan pongah menyingkirkan kebenaran yang sebenarnya sudah terdengar jelas di depan banyak orang.
Sangat ironis ketika seorang siswa menjawab dengan substansi yang sempurna namun justru “dihukum” dengan pengurangan nilai minus 5.
Sementara peserta lain yang hanya melakukan copy-paste jawaban serupa justru dihadiahi nilai penuh.
Ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan sebuah “perundungan” terhadap hak intelektual siswa yang dipertontonkan secara terbuka di hadapan publik tanpa rasa malu.
Dalih “artikulasi” yang dilempar juri hanyalah tameng rapuh untuk menutupi ketidakmampuan mereka dalam mengakui kekeliruan.
Berlindung di balik kalimat “keputusan juri bersifat mutlak” adalah bentuk kesombongan kekuasaan yang paling nyata. Di sini, wibawa semu lebih dipuja ketimbang kejujuran objektif.
Lebih menyakitkan lagi adalah sikap MC yang melakukan gaslighting dengan menyebut protes siswa sebagai “perasaan saja”.
Pernyataan ini adalah penghinaan terhadap logika dan usaha keras para siswa yang datang untuk berkompetisi, bukan untuk diremehkan mentalnya.
Jika panggung yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai luhur bangsa justru dikuasai oleh sikap-sikap diskriminatif dan antikritik, maka tamatlah riwayat pendidikan kita.
Prahara ini menjadi cermin retak bahwa sportivitas di negeri ini akan selalu kalah selama kekuasaan masih diposisikan lebih tinggi daripada kebenaran.
Di panggung itu, kecerdasan dan kejujuran seolah dikalahkan oleh otoritas kekuasaan. Juri dan penyelenggara bukan hanya dinilai gagal menjaga objektivitas penilaian, tetapi juga memperlihatkan kemunduran moral dalam memperlakukan peserta didik di ruang publik.
Ketika kebenaran yang terdengar jelas justru dipatahkan demi mempertahankan gengsi keputusan, maka yang runtuh bukan hanya nilai lomba, melainkan juga kepercayaan terhadap integritas dunia pendidikan itu sendiri.
(IA)
